Es Teller

Tahun 2009 adalah tahun yang menentukan nasib para parpol di Indonesia, pasalnya tahun ini akan diselenggarakan pesta demokrasi secara besar-besaran yang diselenggarakan 5 tahun sekali dimana rakyat akan digiring untuk memilih anggota partai politik yang akan duduk di lembaga legislatif dan pada pertengahan tahun akan di selenggarakan pemilihan presiden RI periode 2009-2013. Sudah banyak poster, baligo, hingga iklan di media cetak dan elektronik yang mempublikasikan para anggota parpol tersebut. Bahkan ada juga bakal calon Presiden yang sudah curi-curi perhatian masyarakat lewat beberapa iklan di TV. Namun saat ini diperkirakan kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat tersebut mulai luntur. Pasalnya dari tahun 2008 semenjak adanya pemilihan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan angka tertinggi adalah justru masyarakat yang tidak memilih alias GOLPUT. Sebenarnya ini bukanlah berita yang aneh karena sejak tahun 1955, yaitu pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia tercatat hanya 90% rakyat yang memilih. Akan tetapi, angka tersebut semakin meningkat sehingga menimbulkan kepanikan parpol karena khawatir akan mengancam eksistensi para parpol tersebut.

Ditengah kepanikan para parpol tersebut muncullah cahaya terang yang datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu sebuah fatwa yang menganjurkan masyarakat untuk mempergunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi mendatang bahkan bahasa ekstrimnya disebut bahwa GOLPUT itu HARAM!!! Hal ini karena dianggap sesuatu yang penting demi kemaslahatan rakyat Indonesia juga, katanya. Padahal jika kita mengevaluasi setiap pemilu yang telah diselenggarakan dari dulu sampai sekarang, wakil rakyat yang telah dipilih tersebut tidaklah mempergunakan kewajibannya untuk mengaspirasikan suara rakyat. Bahkan mereka cenderung mempergunakan hak mereka sebagai Pegawai pemerintah. Dengan demikian wajar jika kondisi rakyat dari tahun ke tahun semakin parah dan tercekik. Jadi, salahkan jika kita tidak memilih wakil rakyat yang tidak amanah? Tidak jujur? Tidak mementingkan kepentingan rakyat?